Endang Yuni Purwanti – Blog

Divisi dalam Statuta IPB

June 20th, 2014 · No Comments

13

 

Statuta IPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB, termasuk mengenai Sistem Pengelolaan Fakultas. Pada Pasal 65 disebutkan bahwa organisasi Fakultas terdiri atas pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Departemen, dan divisi.

Dari keempat elemen dalam Organisasi Fakultas, Divisi merupakan hal baru yang berbeda dari ketentuan yang ada dalam ART IPB (Ketetapan MWA IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang ART IPB sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan MWA IPB Nomor 105/MWA-IPB/2011).  Dalam ART IPB ketentuan mengenai Fakultas diatur dalam Bagian Pertama Pasal 49 hingga Pasal 57. Pada pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa Organisasi Fakultas terdiri atas Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Departemen, dan Bagian. Antara Statuta IPB dan ART IPB terdapat perbedaan tentang unsur organisasi dibawah Departemen, jika di ART IPB yang sekarang masih berlaku adalah Bagian, sedangkan dalam Statuta disebutkan Divisi. Terkait hal tersebut, maka untuk menetapkan Bagian menjadi Divisi diperlukan penetapan baru dengan menghapuskan Bagian dan membentuk Divisi.

Divisi menurut Pasal 65 ayat (1) adalah salah satu organ pada Fakultas yang secara struktur berada dibawah Departemen, dengan ketentuan tiap Departemen memiliki minimal 2 (dua) Divisi dengan fungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu. Divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi yang diangkat oleh Rektor yang bertanggung jawab kepada Ketua Departemen. Sedangkan Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas dan wewenang kepala divisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Dalam Statuta Pasal  65 juga diatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan pembubaran Fakultas, Departemen, dan divisi diatur dengan Peraturan SA. Sesuai ketentuan tersebut, maka pembentukan Divisi dapat dilakukan jika Peraturan SA tersebut sudah ditetapkan.

Begitupun dengan penetapan penugasan pejabat untuk Kepala Divisi, maka yang terlebih dahulu harus ditetapkan Peraturan Rektor mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas dan wewenang kepala divisi. Sampai tulisan ini dibuat, sepengetahuan penulis, belum ditetapkan Peraturan SA, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor tentang Divisi tersebut.

Dengan demikian, yang berlaku hingga saat  ini adalah ketentuan mengenai Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian. Sehingga jika ada usulan penetapan penugasan pejabat sebagai Kepala Divisi, belum dapat diproses lebih lanjut menjadi penetapan Rektor. Sedangkan usulan penetapan Rektor mengenai Kepala Bagian dapat ditetapkan, karena sejauh ini penetapan mengenai Bagian masih berlaku, belum dicabut dan/atau diganti menjadi Divisi.  Maka untuk usulan penetapan pejabat dibawah Ketua Departemen dengan fungsi Bagian, sebaiknya diusulkan sebagai Kepala Bagian, bukan sebagai Kepala Divisi. CMIIW.

Sekilas demikian tentang Divisi dalam Statuta IPB dan mengapa usulan penetapan penugasan pejabat untuk Kepala Divisi belum dapat diproses menjadi penetapan Rektor.

 

 

 

Tags: Artikel Hukum

Statuta IPB

November 13th, 2013 · No Comments

Statuta IPB

14 Oktober 2013 menjadi salah satu hari bersejarah bagi IPB. Pada tanggal tersebut Statuta IPB ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013. Peraturan Pemerintah yang berisi 105 pasal tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Dalam UU Dikti, IPB yang sebelumnya  berstatus sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) selanjutnya ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum dan pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Dikti paling lambat 2 (dua) tahun dari sejak diberlakukannya UU tersebut.

Oleh karena itu, IPB sebagai PTN bh wajib memiliki Statuta yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Kronologis tersebut secara ringkas sebagai berikut :
UU No.12 Thn 2013 (UU Dikti) –> IPB dari PTN BHMN menjadi PTN bh –> pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Dikti –> Statuta IPB (PP 66 Tahun 2013).

***

Statuta IPB yang didalamnya berisi peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB, antara lain memuat mengenai visi, misi, filosofi, mandat, prinsip, tugas, fungsi, identitas, penyelenggaraan tridharma, sistem pengelolaan termasuk organ dan kewenanganannya, ketenagaan, sistem penjaminan mutu internal, kode etik dan sanksi, dan pendanaan IPB.

Karena Statuta IPB itu menyangkut segala hal pokok tentang IPB, maka menjadi hal menarik sekaligus ‘wajib’ bagi segenap warga IPB untuk  menelaah isi Statuta tersebut.  Ayo kita telaah bersama  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB ^.^

Tags: Peraturan Pemerintah