Endang Yuni Purwanti – Blog

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum

June 11th, 2015 · No Comments

Peraturan yang sangat dinantikan oleh PTN Badan Hukum di Indonesia akhirnya sudah ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2015. Ya, peraturan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum yang baru yang mengakomodasi fleksibilitas dan akuntabilitas pendanaan PTN Badan Hukum.

Dengan kekhasan pengelolaan PTN Badan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 yang selama menaungi hal tersebut  sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan otonom Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Kekhasan pengelolaan pendanaan PTN Badan Hukum diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum.  Dalam PP tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang berasal dari APBN dapat dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Tags: Peraturan Pemerintah

Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kemristekdikti

March 5th, 2015 · No Comments

Berikut ini aturan tentang Kemristekdikti, cekidot : 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi

Tags: Peraturan · Peraturan Presiden

Putusan Judicial Review UU Pendidikan Tinggi

December 19th, 2013 · No Comments

 

Tim Kuasa IPB

Kamis, 12 Desember 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan Perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 111/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pokok perkara Nomor 103/PUU-X/2012, MK memutuskan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Sedangkan untuk Perkara Nomor 111/PUU-X/2012, MK menyatakan :

  1. Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa “atau dengan membentuk PTN badan hukum”, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4),dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak dapat diterima;
  2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dengan kedua putusan tersebut, maka PTN Badan Hukum dinyatakan konstitusional  atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait  judicial review UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat satu perkara yang juga permohonan judicial review UU 12 Tahun 2012 yaitu perkara Nomor 33/PUU-XI/2013. Dalam perkara tersebut, IPB beserta UGM, UI, dan UPI masing-masing menjadi Pihak Terkait. Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.

IPB mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, karena IPB  berkepentingan langsung dengan pokok permohonan yaitu pengujian UU Dikti terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selain hal tersebut, tuntutan dari Para Pemohon dalam Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013,  antara lain pernyataan tidak berlakunya ketentuan UU Dikti tentunya akan sangat berdampak pada kepentingan IPB sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yang selama ini telah menerapkan prinsip otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Untuk Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013, jadwal sidang terakhir kali dilakukan pada tanggal 3 Juli 2013 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon, Pemerintah, serta Pihak Terkait. Agenda sidang setelah mendengarkan keterangan ahli/saksi adalah pengucapan putusan yang sampai saat tulisan ini dibuat belum ada informasi mengenai hal tersebut.

Dengan adanya Putusan MK dalam 2 perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012 dengan menyatakan PTN Badan Hukum dinyatakan konstitusional  atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, besar harapan putusan terhadap Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013 akan menyatakan hal yang sama yaitu PTN Badan Hukum dinyatakan konstitusional  atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Aamiin.. ^.^

Membaca 2 putusan perkara diatas (103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012), ada 2 kata berbeda yang digunakan dalam putusan.

  • Dalam perkara nomor 103/PUU-X/2012, MK menyatakan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
  • Sedangkan dalam perkara nomor 111/PUU-X/2012, MK menyatakan : Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa “atau dengan membentuk PTN badan hukum”, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4),dan Pasal 74 UU Nomor 12 Tahun 2012 tidak dapat diterima. Dan Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam sebuah putusan, baik gugatan maupun permohonan, putusan gugatan atau permohonan ditolak TIDAK SAMA dengan putusan gugatan atau permohonan tidak dapat diterima . Terkait dengan gugatan, dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.

Sedangkan mengenai gugatan yang tidak dapat diterima, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya (hal. 811), gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscuur libel, premature, kedaluwarsa, ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

—-
Silakan dibaca putusan lengkap perkara 103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012:

Putusan Perkara Nomor 103 PUU-X 2012 tentang Pengujian UU No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945

Putusan Perkara Nomor 111 PUU-X 2012 tentang Pengujian UU No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945

Sumber :
www. mahkamahkonstitusi.go.id
www.hukumonline.com

 

Keterangan Foto :
3 dari 4 orang Tim Kuasa IPB (minus Pak Dedy M.Tauhid) di depan salah satu Ruang Sidang  Mahkamah Konstitusi sebelum Sidang Perkara 33/PUU-XI/2013  pada tanggal 18 Juni 2013. Dari kiri ke kanan : Endang Yuni Purwanti, Arifianti Hapsari, dan Widodo Bayu Ajie.

Tags: Artikel Hukum

Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk & Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum

September 18th, 2013 · No Comments

PP58Thn2013

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Agustus 2013 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. PP tersebut mengatur tentang pendanaan PTN Badan Hukum, termasuk IPB.

Sebagai salah PTN Badan Hukum yang harus menerapkan PP tersebut paling lambat 10 Agustus 2014, mari kita telaah PP tersebut ^.^

Tags: Peraturan Pemerintah