Endang Yuni Purwanti – Blog

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

January 29th, 2020 · No Comments

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Tags: Peraturan Menteri

Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kemristekdikti

March 5th, 2015 · No Comments

Berikut ini aturan tentang Kemristekdikti, cekidot : 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi

Tags: Peraturan · Peraturan Presiden

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014

January 9th, 2015 · No Comments

Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

Tags: Peraturan Menteri

Permendikbud 49 Tahun 2014 : Standar Nasional Pendidikan Tinggi

November 28th, 2014 · No Comments

Pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam UU Dikti merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan iptek. Termasuk dalam hal ini, perannya dalam mempersiapkan bangsa ini dalam menghadapi era globalisasi, lebih spesifik MEA pada akhir 2015.

Dengan demikian pentingnya peran pendidikan tinggi tersebut, diperlukan standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam hal kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh PTN Badan Hukum, PTN, maupun oleh PTS.

Terkait hal tersebut, pada tanggal 9 Juni 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan telah ditetapkannya peraturan menteri tersebut, maka setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada PTNBH, PTN mauapun PTS harus memenuhi standar tersebut paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Tags: Peraturan Menteri

Statuta IPB

November 13th, 2013 · No Comments

Statuta IPB

14 Oktober 2013 menjadi salah satu hari bersejarah bagi IPB. Pada tanggal tersebut Statuta IPB ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013. Peraturan Pemerintah yang berisi 105 pasal tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Dalam UU Dikti, IPB yang sebelumnya  berstatus sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) selanjutnya ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum dan pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Dikti paling lambat 2 (dua) tahun dari sejak diberlakukannya UU tersebut.

Oleh karena itu, IPB sebagai PTN bh wajib memiliki Statuta yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Kronologis tersebut secara ringkas sebagai berikut :
UU No.12 Thn 2013 (UU Dikti) –> IPB dari PTN BHMN menjadi PTN bh –> pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Dikti –> Statuta IPB (PP 66 Tahun 2013).

***

Statuta IPB yang didalamnya berisi peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB, antara lain memuat mengenai visi, misi, filosofi, mandat, prinsip, tugas, fungsi, identitas, penyelenggaraan tridharma, sistem pengelolaan termasuk organ dan kewenanganannya, ketenagaan, sistem penjaminan mutu internal, kode etik dan sanksi, dan pendanaan IPB.

Karena Statuta IPB itu menyangkut segala hal pokok tentang IPB, maka menjadi hal menarik sekaligus ‘wajib’ bagi segenap warga IPB untuk  menelaah isi Statuta tersebut.  Ayo kita telaah bersama  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB ^.^

Tags: Peraturan Pemerintah