Endang Yuni Purwanti – Blog

Berita Sidang MK : Langgar Kebebasan Berekspresi, Larangan Penggunaan Lambang Negara Dinyatakan Inkonstitusional

January 16th, 2013 · No Comments

Pada akhir 2010, perhatian publik sempat tertuju pada gugatan  David Tobing terkait pemakaian lambang burung garuda di kaos tim nasional sepakbola Indonesia. Gugatan bernomor 551/2010/PN.JKT.PST itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tangga 14 Desember 2010 silam.

Seperti diberitakan oleh TEMPO Interaktif (15/12/2010),  dalam gugatan tersebut David menggugat Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Nike Indonesia. Menurut David, pemasangan lambang negara berupa emblem Garuda dalam kostum di bagian dada sebelah kiri dan watermark yang memanjang dari dada hingga perut telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang pemakaian lambang negara, bahasa, bendera, serta lagu kebangsaan. Beragam reaksi pendapat masyarakat muncul terkait gugatan tersebut, baik yang pro maupun yang kontra.

Gugatan David tersebut dinyatakan tidak dapat menerima (NO atau Niet Ontvankelijk Verklaard)  oleh Ketua Majelis Hakim Ennid Hasanuddin, saat membacakan putusannya di PN Jakarta Pusat tanggal 13 Juni 2012. Atas putusan NO tersebut, David Tobing mengajukan banding (Media Indonesia, 13/6/2012).

***

Aturan mengenai Lambang Negara Indonesia diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam UU tersebut juga diatur tentang kewajiban penggunaan lambang negara maupun kapan lambang negara tersebut dapat digunakan.

Pada Pasal 51 disebutkan bahwa Lambang Negara wajib digunakan di:

a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
b. luar gedung atau kantor;
 c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
e. uang logam dan uang kertas; atau
f. materai.

Sedangkan pada Pasal 52 disebutkan bahwa Lambang Negara dapat digunakan:

a. sebagai cap atau kop surat jabatan;
b. sebagai cap dinas untuk kantor;
c. pada kertas bermaterai;
d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;
f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
h. dalam buku kumpulan undang-undang;
i. dan/atau  di rumah warga negara Indonesia.”

Selain itu, pada Bagian Ketiga tentang Larangan Pasal 57 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, danperbandingan ukuran;
c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atauperusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penggunaan lambang negara dibatasi pada hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2009. Dan sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU UU Nomor 24 Tahun 2009 bahwa  :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk,warna, dan  perbandingan ukuran;
b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Namun pada selasa kemarin (15/1), Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain terhadap Pasal 57 huruf d, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan 69 huruf c UU tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sebagaimana dirilis dalam situs resmi MK (Selasa, 15 Januari 2013 | 14:18 WIB) sebagai berikut :

Pembatasan penggunaan lambang negara yang tertuang dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang No. 24 /2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme.

Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 57 huruf d UU tersebut beralasan menurut hukum dan menyatakan Pasal 57 huruf d UU tersebut inkonstitusional. “Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, saat membacakan Putusan Perkara Nomor 4/PUU-X/2012, Selasa (15/1), di Ruang Sidang Pleno MK. Selain terhadap Pasal 57 huruf d, Mahkamah juga menyatakan 69 huruf c UU tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK atas permohonan uji materiil dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi dkk yang mempersoalkan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU tersebut. Pasal 57 huruf c tidak sesuai semangat kebebasan berpikir, berkehendak, serta berserikat dan berkumpul untuk mengekspresikan kehendaknya di muka umum. Pasal 57 huruf d kental tindakan diskriminasi warga negara dan pasal ini menyebabkan kriminalisasi tanpa mempertimbangkan rasa nasionalisme, yang terkait ketentuan pidana Pasal 69. Penggunaan lambang negara oleh masyarakat walaupun dilandasi oleh nasionalisme, tetap dikriminalkan. Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009 telah menghalangi para Pemohon untuk menggunakan lambang Negara Republik Indonesia, bahkan dua Pemohon pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan karena menggunakan lambang negara untuk kegiatannya.

***

Sumber tulisan :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

http://www.mediaindonesia.com

http://www.tempo.co

Gambar dari http://www.bola.net

Tags: Artikel Hukum