Endang Yuni Purwanti – Blog

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum

June 11th, 2015 · No Comments

Peraturan yang sangat dinantikan oleh PTN Badan Hukum di Indonesia akhirnya sudah ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2015. Ya, peraturan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum yang baru yang mengakomodasi fleksibilitas dan akuntabilitas pendanaan PTN Badan Hukum.

Dengan kekhasan pengelolaan PTN Badan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 yang selama menaungi hal tersebut  sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan otonom Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Kekhasan pengelolaan pendanaan PTN Badan Hukum diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum.  Dalam PP tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang berasal dari APBN dapat dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Tags: Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014

January 14th, 2015 · No Comments

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Tags: Peraturan Menteri

Divisi dalam Statuta IPB

June 20th, 2014 · No Comments

13

 

Statuta IPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB, termasuk mengenai Sistem Pengelolaan Fakultas. Pada Pasal 65 disebutkan bahwa organisasi Fakultas terdiri atas pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Departemen, dan divisi.

Dari keempat elemen dalam Organisasi Fakultas, Divisi merupakan hal baru yang berbeda dari ketentuan yang ada dalam ART IPB (Ketetapan MWA IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang ART IPB sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan MWA IPB Nomor 105/MWA-IPB/2011).  Dalam ART IPB ketentuan mengenai Fakultas diatur dalam Bagian Pertama Pasal 49 hingga Pasal 57. Pada pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa Organisasi Fakultas terdiri atas Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Departemen, dan Bagian. Antara Statuta IPB dan ART IPB terdapat perbedaan tentang unsur organisasi dibawah Departemen, jika di ART IPB yang sekarang masih berlaku adalah Bagian, sedangkan dalam Statuta disebutkan Divisi. Terkait hal tersebut, maka untuk menetapkan Bagian menjadi Divisi diperlukan penetapan baru dengan menghapuskan Bagian dan membentuk Divisi.

Divisi menurut Pasal 65 ayat (1) adalah salah satu organ pada Fakultas yang secara struktur berada dibawah Departemen, dengan ketentuan tiap Departemen memiliki minimal 2 (dua) Divisi dengan fungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu. Divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi yang diangkat oleh Rektor yang bertanggung jawab kepada Ketua Departemen. Sedangkan Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas dan wewenang kepala divisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Dalam Statuta Pasal  65 juga diatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan pembubaran Fakultas, Departemen, dan divisi diatur dengan Peraturan SA. Sesuai ketentuan tersebut, maka pembentukan Divisi dapat dilakukan jika Peraturan SA tersebut sudah ditetapkan.

Begitupun dengan penetapan penugasan pejabat untuk Kepala Divisi, maka yang terlebih dahulu harus ditetapkan Peraturan Rektor mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas dan wewenang kepala divisi. Sampai tulisan ini dibuat, sepengetahuan penulis, belum ditetapkan Peraturan SA, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor tentang Divisi tersebut.

Dengan demikian, yang berlaku hingga saat  ini adalah ketentuan mengenai Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian. Sehingga jika ada usulan penetapan penugasan pejabat sebagai Kepala Divisi, belum dapat diproses lebih lanjut menjadi penetapan Rektor. Sedangkan usulan penetapan Rektor mengenai Kepala Bagian dapat ditetapkan, karena sejauh ini penetapan mengenai Bagian masih berlaku, belum dicabut dan/atau diganti menjadi Divisi.  Maka untuk usulan penetapan pejabat dibawah Ketua Departemen dengan fungsi Bagian, sebaiknya diusulkan sebagai Kepala Bagian, bukan sebagai Kepala Divisi. CMIIW.

Sekilas demikian tentang Divisi dalam Statuta IPB dan mengapa usulan penetapan penugasan pejabat untuk Kepala Divisi belum dapat diproses menjadi penetapan Rektor.

 

 

 

Tags: Artikel Hukum

Putusan Judicial Review UU Pendidikan Tinggi

December 19th, 2013 · No Comments

 

Tim Kuasa IPB

Kamis, 12 Desember 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan Perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 111/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pokok perkara Nomor 103/PUU-X/2012, MK memutuskan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Sedangkan untuk Perkara Nomor 111/PUU-X/2012, MK menyatakan :

  1. Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa “atau dengan membentuk PTN badan hukum”, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4),dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak dapat diterima;
  2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dengan kedua putusan tersebut, maka PTN Badan Hukum dinyatakan konstitusional  atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait  judicial review UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat satu perkara yang juga permohonan judicial review UU 12 Tahun 2012 yaitu perkara Nomor 33/PUU-XI/2013. Dalam perkara tersebut, IPB beserta UGM, UI, dan UPI masing-masing menjadi Pihak Terkait. Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.

IPB mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, karena IPB  berkepentingan langsung dengan pokok permohonan yaitu pengujian UU Dikti terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selain hal tersebut, tuntutan dari Para Pemohon dalam Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013,  antara lain pernyataan tidak berlakunya ketentuan UU Dikti tentunya akan sangat berdampak pada kepentingan IPB sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yang selama ini telah menerapkan prinsip otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Untuk Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013, jadwal sidang terakhir kali dilakukan pada tanggal 3 Juli 2013 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon, Pemerintah, serta Pihak Terkait. Agenda sidang setelah mendengarkan keterangan ahli/saksi adalah pengucapan putusan yang sampai saat tulisan ini dibuat belum ada informasi mengenai hal tersebut.

Dengan adanya Putusan MK dalam 2 perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012 dengan menyatakan PTN Badan Hukum dinyatakan konstitusional  atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, besar harapan putusan terhadap Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013 akan menyatakan hal yang sama yaitu PTN Badan Hukum dinyatakan konstitusional  atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Aamiin.. ^.^

Membaca 2 putusan perkara diatas (103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012), ada 2 kata berbeda yang digunakan dalam putusan.

  • Dalam perkara nomor 103/PUU-X/2012, MK menyatakan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
  • Sedangkan dalam perkara nomor 111/PUU-X/2012, MK menyatakan : Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa “atau dengan membentuk PTN badan hukum”, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4),dan Pasal 74 UU Nomor 12 Tahun 2012 tidak dapat diterima. Dan Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam sebuah putusan, baik gugatan maupun permohonan, putusan gugatan atau permohonan ditolak TIDAK SAMA dengan putusan gugatan atau permohonan tidak dapat diterima . Terkait dengan gugatan, dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.

Sedangkan mengenai gugatan yang tidak dapat diterima, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya (hal. 811), gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscuur libel, premature, kedaluwarsa, ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

—-
Silakan dibaca putusan lengkap perkara 103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012:

Putusan Perkara Nomor 103 PUU-X 2012 tentang Pengujian UU No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945

Putusan Perkara Nomor 111 PUU-X 2012 tentang Pengujian UU No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945

Sumber :
www. mahkamahkonstitusi.go.id
www.hukumonline.com

 

Keterangan Foto :
3 dari 4 orang Tim Kuasa IPB (minus Pak Dedy M.Tauhid) di depan salah satu Ruang Sidang  Mahkamah Konstitusi sebelum Sidang Perkara 33/PUU-XI/2013  pada tanggal 18 Juni 2013. Dari kiri ke kanan : Endang Yuni Purwanti, Arifianti Hapsari, dan Widodo Bayu Ajie.

Tags: Artikel Hukum

Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi (PDD)

November 29th, 2013 · No Comments

cooltext1309761468

Institut Pertanian Bogor pada tanggal 26 September 2013  sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili ditetapkan sebagai salah satu penyelenggara PDD di empat kabupaten. PPD tersebut dalam rangka persiapan pendirian Akademi Komunitas di empat kabupaten tersebut.

Nah, berawal dari Kepmen tersebut jadi tertarik untuk menelaah lebih lanjut Permendiknas No.20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili  dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas. ^.^

 

Tags: Peraturan Menteri

Statuta IPB

November 13th, 2013 · No Comments

Statuta IPB

14 Oktober 2013 menjadi salah satu hari bersejarah bagi IPB. Pada tanggal tersebut Statuta IPB ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013. Peraturan Pemerintah yang berisi 105 pasal tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Dalam UU Dikti, IPB yang sebelumnya  berstatus sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) selanjutnya ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum dan pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Dikti paling lambat 2 (dua) tahun dari sejak diberlakukannya UU tersebut.

Oleh karena itu, IPB sebagai PTN bh wajib memiliki Statuta yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Kronologis tersebut secara ringkas sebagai berikut :
UU No.12 Thn 2013 (UU Dikti) –> IPB dari PTN BHMN menjadi PTN bh –> pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Dikti –> Statuta IPB (PP 66 Tahun 2013).

***

Statuta IPB yang didalamnya berisi peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB, antara lain memuat mengenai visi, misi, filosofi, mandat, prinsip, tugas, fungsi, identitas, penyelenggaraan tridharma, sistem pengelolaan termasuk organ dan kewenanganannya, ketenagaan, sistem penjaminan mutu internal, kode etik dan sanksi, dan pendanaan IPB.

Karena Statuta IPB itu menyangkut segala hal pokok tentang IPB, maka menjadi hal menarik sekaligus ‘wajib’ bagi segenap warga IPB untuk  menelaah isi Statuta tersebut.  Ayo kita telaah bersama  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB ^.^

Tags: Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk & Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum

September 18th, 2013 · No Comments

PP58Thn2013

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Agustus 2013 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. PP tersebut mengatur tentang pendanaan PTN Badan Hukum, termasuk IPB.

Sebagai salah PTN Badan Hukum yang harus menerapkan PP tersebut paling lambat 10 Agustus 2014, mari kita telaah PP tersebut ^.^

Tags: Peraturan Pemerintah