Endang Yuni Purwanti – Blog

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

June 24th, 2015 · No Comments

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Susunan organisasi dalam Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Pembelajarandan Kemahasiswaan;
  3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi;
  4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  5. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
  6. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
  7. Inspektorat Jenderal;
  8. Staf Ahli Bidang Akademik;
  9. Staf Ahli Bidang Infrastuktur;
  10. Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas;
  11. Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  12. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  13. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

 

Tags: Peraturan Pemerintah

Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kemristekdikti

March 5th, 2015 · No Comments

Berikut ini aturan tentang Kemristekdikti, cekidot : 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi

Tags: Peraturan · Peraturan Presiden

Permendikbud 49 Tahun 2014 : Standar Nasional Pendidikan Tinggi

November 28th, 2014 · No Comments

Pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam UU Dikti merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan iptek. Termasuk dalam hal ini, perannya dalam mempersiapkan bangsa ini dalam menghadapi era globalisasi, lebih spesifik MEA pada akhir 2015.

Dengan demikian pentingnya peran pendidikan tinggi tersebut, diperlukan standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam hal kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh PTN Badan Hukum, PTN, maupun oleh PTS.

Terkait hal tersebut, pada tanggal 9 Juni 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan telah ditetapkannya peraturan menteri tersebut, maka setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada PTNBH, PTN mauapun PTS harus memenuhi standar tersebut paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Tags: Peraturan Menteri

BOPTN

November 12th, 2012 · No Comments

Guna meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum, Pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah dan menggunakan uang kuliah tunggal (UKT).  Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 305/E/T/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Tarif Uang Kuliah (SPP), bahwa Tarif Uang Kuliah (SPP) PTN untuk Tahun Akademik 2012/2013 tidak mengalami kenaikan.

Walaupun tidak ada kenaikan dalam tarif uang kuliah (SPP), proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah harus tetap berjalan sesuai dengan pelayanan minimal.  Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah mengalokasikan bantuan operasional.

Ketentuan mengenai pengelolaan dana bantuan operasional perguruan tinggi tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2012.  Ayo kita telaah ^.^

 

Tags: Peraturan Menteri