Endang Yuni Purwanti – Blog

Entries Tagged as 'Peraturan'

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014

Januari 9th, 2015 · No Comments

Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

Tags: Peraturan Menteri

Permendikbud 49 Tahun 2014 : Standar Nasional Pendidikan Tinggi

November 28th, 2014 · No Comments

Pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam UU Dikti merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan iptek. Termasuk dalam hal ini, perannya dalam mempersiapkan bangsa ini dalam menghadapi era globalisasi, lebih spesifik MEA pada akhir 2015.

Dengan demikian pentingnya peran pendidikan tinggi tersebut, diperlukan standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam hal kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh PTN Badan Hukum, PTN, maupun oleh PTS.

Terkait hal tersebut, pada tanggal 9 Juni 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan telah ditetapkannya peraturan menteri tersebut, maka setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada PTNBH, PTN mauapun PTS harus memenuhi standar tersebut paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Tags: Peraturan Menteri

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2014 tentang ULP di Lingkungan Kemdikbud

Maret 24th, 2014 · No Comments

foto-tiga-bunga-matahari

 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu membentuk unit layanan pengadaan.

Terkait dengan ULP di lingkungan Kemdikbud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang ULP di Lingkungan Kemdikbud.

Sumber gambar : http://www.sxc.hu/photo/714510

 

 

Tags: Artikel Hukum · Peraturan Menteri

PP Nomor 4 Tahun 2014 : Pengelolaan Perguruan Tinggi

Februari 28th, 2014 · No Comments

 

verbena

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan PP 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pada Pasal 36 PP tersebut dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, yaitu tanggal 4 Februari 2016.

Dengan berlakunya PP tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sepanjang mengatur mengenai Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keterangan Gambar :
Bunga Verbena. Di Jepang, bunga yang disebut bijozakura adalah simbol gotong royong. (Sumber : http://taman.ideaonline.co.id)

 

Tags: Peraturan Pemerintah

Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi (PDD)

November 29th, 2013 · No Comments

cooltext1309761468

Institut Pertanian Bogor pada tanggal 26 September 2013  sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili ditetapkan sebagai salah satu penyelenggara PDD di empat kabupaten. PPD tersebut dalam rangka persiapan pendirian Akademi Komunitas di empat kabupaten tersebut.

Nah, berawal dari Kepmen tersebut jadi tertarik untuk menelaah lebih lanjut Permendiknas No.20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili  dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas. ^.^

 

Tags: Peraturan Menteri

Statuta IPB

November 13th, 2013 · No Comments

Statuta IPB

14 Oktober 2013 menjadi salah satu hari bersejarah bagi IPB. Pada tanggal tersebut Statuta IPB ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013. Peraturan Pemerintah yang berisi 105 pasal tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Dalam UU Dikti, IPB yang sebelumnya  berstatus sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) selanjutnya ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum dan pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Dikti paling lambat 2 (dua) tahun dari sejak diberlakukannya UU tersebut.

Oleh karena itu, IPB sebagai PTN bh wajib memiliki Statuta yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Kronologis tersebut secara ringkas sebagai berikut :
UU No.12 Thn 2013 (UU Dikti) –> IPB dari PTN BHMN menjadi PTN bh –> pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Dikti –> Statuta IPB (PP 66 Tahun 2013).

***

Statuta IPB yang didalamnya berisi peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB, antara lain memuat mengenai visi, misi, filosofi, mandat, prinsip, tugas, fungsi, identitas, penyelenggaraan tridharma, sistem pengelolaan termasuk organ dan kewenanganannya, ketenagaan, sistem penjaminan mutu internal, kode etik dan sanksi, dan pendanaan IPB.

Karena Statuta IPB itu menyangkut segala hal pokok tentang IPB, maka menjadi hal menarik sekaligus ‘wajib’ bagi segenap warga IPB untuk  menelaah isi Statuta tersebut.  Ayo kita telaah bersama  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB ^.^

Tags: Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk & Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum

September 18th, 2013 · No Comments

PP58Thn2013

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Agustus 2013 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. PP tersebut mengatur tentang pendanaan PTN Badan Hukum, termasuk IPB.

Sebagai salah PTN Badan Hukum yang harus menerapkan PP tersebut paling lambat 10 Agustus 2014, mari kita telaah PP tersebut ^.^

Tags: Peraturan Pemerintah