Endang Yuni Purwanti – Blog

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 24 Januari 2020 telah menandatangani
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

Dalam peraturan tersebut, daya tampung pada jalur SNMPTN dan SBMPTN dibedakan antara PTN dan PTNBH. Ketentuan lain yang berubah adalah mengenai proporsi alokasi daya tampung pada masing-masing jalur. Untuk jalur SNMPTN baik PTN maupun PTNBH paling sedikit 20%, sedangkan untuk jalur SBMPTN pada PTNBH mulai Tahun 2020 paling sedikit 30% dan jalur seleksi lainnya (selain SNMPTN dan SMBPTN) paling banyak 50% dari keseluruhan daya tampung.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Susunan organisasi dalam Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pembelajarandan Kemahasiswaan;
3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi;
4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
6. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Staf Ahli Bidang Akademik;
9. Staf Ahli Bidang Infrastuktur;
10. Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas;
11. Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
13. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Peraturan yang sangat dinantikan oleh PTN Badan Hukum di Indonesia akhirnya sudah ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2015. Ya, peraturan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum yang baru yang mengakomodasi fleksibilitas dan akuntabilitas pendanaan PTN Badan Hukum.

Dengan kekhasan pengelolaan PTN Badan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 yang selama menaungi hal tersebut  sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan otonom Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Kekhasan pengelolaan pendanaan PTN Badan Hukum diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum.  Dalam PP tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang berasal dari APBN dapat dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Berikut ini aturan tentang Kemristekdikti, cekidot : 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi