Endang Yuni Purwanti – Blog

Entries Tagged as 'Peraturan Menteri'

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014

January 14th, 2015 · No Comments

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Tags: Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014

January 9th, 2015 · No Comments

Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

Tags: Peraturan Menteri

Permendikbud 49 Tahun 2014 : Standar Nasional Pendidikan Tinggi

November 28th, 2014 · No Comments

Pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam UU Dikti merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan iptek. Termasuk dalam hal ini, perannya dalam mempersiapkan bangsa ini dalam menghadapi era globalisasi, lebih spesifik MEA pada akhir 2015.

Dengan demikian pentingnya peran pendidikan tinggi tersebut, diperlukan standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam hal kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh PTN Badan Hukum, PTN, maupun oleh PTS.

Terkait hal tersebut, pada tanggal 9 Juni 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan telah ditetapkannya peraturan menteri tersebut, maka setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada PTNBH, PTN mauapun PTS harus memenuhi standar tersebut paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Tags: Peraturan Menteri

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2014 tentang ULP di Lingkungan Kemdikbud

March 24th, 2014 · No Comments

foto-tiga-bunga-matahari

 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu membentuk unit layanan pengadaan.

Terkait dengan ULP di lingkungan Kemdikbud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang ULP di Lingkungan Kemdikbud.

Sumber gambar : http://www.sxc.hu/photo/714510

 

 

Tags: Artikel Hukum · Peraturan Menteri

Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi (PDD)

November 29th, 2013 · No Comments

cooltext1309761468

Institut Pertanian Bogor pada tanggal 26 September 2013  sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili ditetapkan sebagai salah satu penyelenggara PDD di empat kabupaten. PPD tersebut dalam rangka persiapan pendirian Akademi Komunitas di empat kabupaten tersebut.

Nah, berawal dari Kepmen tersebut jadi tertarik untuk menelaah lebih lanjut Permendiknas No.20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili  dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas. ^.^

 

Tags: Peraturan Menteri

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

January 21st, 2013 · No Comments

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

Tags: Peraturan Menteri

BOPTN

November 12th, 2012 · No Comments

Guna meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum, Pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah dan menggunakan uang kuliah tunggal (UKT).  Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 305/E/T/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Tarif Uang Kuliah (SPP), bahwa Tarif Uang Kuliah (SPP) PTN untuk Tahun Akademik 2012/2013 tidak mengalami kenaikan.

Walaupun tidak ada kenaikan dalam tarif uang kuliah (SPP), proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah harus tetap berjalan sesuai dengan pelayanan minimal.  Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah mengalokasikan bantuan operasional.

Ketentuan mengenai pengelolaan dana bantuan operasional perguruan tinggi tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2012.  Ayo kita telaah ^.^

 

Tags: Peraturan Menteri