Endang Yuni Purwanti – Blog

Entries Tagged as 'Peraturan'

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

June 24th, 2015 · No Comments

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Susunan organisasi dalam Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Pembelajarandan Kemahasiswaan;
  3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi;
  4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  5. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
  6. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
  7. Inspektorat Jenderal;
  8. Staf Ahli Bidang Akademik;
  9. Staf Ahli Bidang Infrastuktur;
  10. Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas;
  11. Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  12. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  13. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

 

Tags: Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum

June 11th, 2015 · No Comments

Peraturan yang sangat dinantikan oleh PTN Badan Hukum di Indonesia akhirnya sudah ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2015. Ya, peraturan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum yang baru yang mengakomodasi fleksibilitas dan akuntabilitas pendanaan PTN Badan Hukum.

Dengan kekhasan pengelolaan PTN Badan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 yang selama menaungi hal tersebut  sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan otonom Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Kekhasan pengelolaan pendanaan PTN Badan Hukum diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum.  Dalam PP tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang berasal dari APBN dapat dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Tags: Peraturan Pemerintah

Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kemristekdikti

March 5th, 2015 · No Comments

Berikut ini aturan tentang Kemristekdikti, cekidot : 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi

Tags: Peraturan · Peraturan Presiden

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014

January 14th, 2015 · No Comments

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Tags: Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014

January 9th, 2015 · No Comments

Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

Tags: Peraturan Menteri

Permendikbud 49 Tahun 2014 : Standar Nasional Pendidikan Tinggi

November 28th, 2014 · No Comments

Pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam UU Dikti merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan iptek. Termasuk dalam hal ini, perannya dalam mempersiapkan bangsa ini dalam menghadapi era globalisasi, lebih spesifik MEA pada akhir 2015.

Dengan demikian pentingnya peran pendidikan tinggi tersebut, diperlukan standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam hal kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh PTN Badan Hukum, PTN, maupun oleh PTS.

Terkait hal tersebut, pada tanggal 9 Juni 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan telah ditetapkannya peraturan menteri tersebut, maka setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada PTNBH, PTN mauapun PTS harus memenuhi standar tersebut paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Tags: Peraturan Menteri

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2014 tentang ULP di Lingkungan Kemdikbud

March 24th, 2014 · No Comments

foto-tiga-bunga-matahari

 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu membentuk unit layanan pengadaan.

Terkait dengan ULP di lingkungan Kemdikbud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang ULP di Lingkungan Kemdikbud.

Sumber gambar : http://www.sxc.hu/photo/714510

 

 

Tags: Artikel Hukum · Peraturan Menteri