Endang Yuni Purwanti – Blog

Entries Tagged as 'Artikel Hukum'

Divisi dalam Statuta IPB

June 20th, 2014 · No Comments

13

 

Statuta IPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB, termasuk mengenai Sistem Pengelolaan Fakultas. Pada Pasal 65 disebutkan bahwa organisasi Fakultas terdiri atas pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Departemen, dan divisi.

Dari keempat elemen dalam Organisasi Fakultas, Divisi merupakan hal baru yang berbeda dari ketentuan yang ada dalam ART IPB (Ketetapan MWA IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang ART IPB sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan MWA IPB Nomor 105/MWA-IPB/2011).  Dalam ART IPB ketentuan mengenai Fakultas diatur dalam Bagian Pertama Pasal 49 hingga Pasal 57. Pada pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa Organisasi Fakultas terdiri atas Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Departemen, dan Bagian. Antara Statuta IPB dan ART IPB terdapat perbedaan tentang unsur organisasi dibawah Departemen, jika di ART IPB yang sekarang masih berlaku adalah Bagian, sedangkan dalam Statuta disebutkan Divisi. Terkait hal tersebut, maka untuk menetapkan Bagian menjadi Divisi diperlukan penetapan baru dengan menghapuskan Bagian dan membentuk Divisi.

Divisi menurut Pasal 65 ayat (1) adalah salah satu organ pada Fakultas yang secara struktur berada dibawah Departemen, dengan ketentuan tiap Departemen memiliki minimal 2 (dua) Divisi dengan fungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu. Divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi yang diangkat oleh Rektor yang bertanggung jawab kepada Ketua Departemen. Sedangkan Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas dan wewenang kepala divisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Dalam Statuta Pasal  65 juga diatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan pembubaran Fakultas, Departemen, dan divisi diatur dengan Peraturan SA. Sesuai ketentuan tersebut, maka pembentukan Divisi dapat dilakukan jika Peraturan SA tersebut sudah ditetapkan.

Begitupun dengan penetapan penugasan pejabat untuk Kepala Divisi, maka yang terlebih dahulu harus ditetapkan Peraturan Rektor mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas dan wewenang kepala divisi. Sampai tulisan ini dibuat, sepengetahuan penulis, belum ditetapkan Peraturan SA, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor tentang Divisi tersebut.

Dengan demikian, yang berlaku hingga saat  ini adalah ketentuan mengenai Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian. Sehingga jika ada usulan penetapan penugasan pejabat sebagai Kepala Divisi, belum dapat diproses lebih lanjut menjadi penetapan Rektor. Sedangkan usulan penetapan Rektor mengenai Kepala Bagian dapat ditetapkan, karena sejauh ini penetapan mengenai Bagian masih berlaku, belum dicabut dan/atau diganti menjadi Divisi.  Maka untuk usulan penetapan pejabat dibawah Ketua Departemen dengan fungsi Bagian, sebaiknya diusulkan sebagai Kepala Bagian, bukan sebagai Kepala Divisi. CMIIW.

Sekilas demikian tentang Divisi dalam Statuta IPB dan mengapa usulan penetapan penugasan pejabat untuk Kepala Divisi belum dapat diproses menjadi penetapan Rektor.

 

 

 

Tags: Artikel Hukum

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2014 tentang ULP di Lingkungan Kemdikbud

March 24th, 2014 · No Comments

foto-tiga-bunga-matahari

 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu membentuk unit layanan pengadaan.

Terkait dengan ULP di lingkungan Kemdikbud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang ULP di Lingkungan Kemdikbud.

Sumber gambar : http://www.sxc.hu/photo/714510

 

 

Tags: Artikel Hukum · Peraturan Menteri

Putusan Judicial Review UU Pendidikan Tinggi

December 19th, 2013 · No Comments

 

Tim Kuasa IPB

Kamis, 12 Desember 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan Perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 111/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pokok perkara Nomor 103/PUU-X/2012, MK memutuskan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Sedangkan untuk Perkara Nomor 111/PUU-X/2012, MK menyatakan :

  1. Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa “atau dengan membentuk PTN badan hukum”, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4),dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak dapat diterima;
  2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dengan kedua putusan tersebut, maka PTN Badan Hukum dinyatakan konstitusional  atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait  judicial review UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat satu perkara yang juga permohonan judicial review UU 12 Tahun 2012 yaitu perkara Nomor 33/PUU-XI/2013. Dalam perkara tersebut, IPB beserta UGM, UI, dan UPI masing-masing menjadi Pihak Terkait. Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.

IPB mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, karena IPB  berkepentingan langsung dengan pokok permohonan yaitu pengujian UU Dikti terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selain hal tersebut, tuntutan dari Para Pemohon dalam Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013,  antara lain pernyataan tidak berlakunya ketentuan UU Dikti tentunya akan sangat berdampak pada kepentingan IPB sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yang selama ini telah menerapkan prinsip otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Untuk Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013, jadwal sidang terakhir kali dilakukan pada tanggal 3 Juli 2013 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon, Pemerintah, serta Pihak Terkait. Agenda sidang setelah mendengarkan keterangan ahli/saksi adalah pengucapan putusan yang sampai saat tulisan ini dibuat belum ada informasi mengenai hal tersebut.

Dengan adanya Putusan MK dalam 2 perkara Nomor 103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012 dengan menyatakan PTN Badan Hukum dinyatakan konstitusional  atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, besar harapan putusan terhadap Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013 akan menyatakan hal yang sama yaitu PTN Badan Hukum dinyatakan konstitusional  atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Aamiin.. ^.^

Membaca 2 putusan perkara diatas (103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012), ada 2 kata berbeda yang digunakan dalam putusan.

  • Dalam perkara nomor 103/PUU-X/2012, MK menyatakan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
  • Sedangkan dalam perkara nomor 111/PUU-X/2012, MK menyatakan : Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 65 ayat (1) sepanjang frasa “atau dengan membentuk PTN badan hukum”, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4),dan Pasal 74 UU Nomor 12 Tahun 2012 tidak dapat diterima. Dan Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam sebuah putusan, baik gugatan maupun permohonan, putusan gugatan atau permohonan ditolak TIDAK SAMA dengan putusan gugatan atau permohonan tidak dapat diterima . Terkait dengan gugatan, dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.

Sedangkan mengenai gugatan yang tidak dapat diterima, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya (hal. 811), gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscuur libel, premature, kedaluwarsa, ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

—-
Silakan dibaca putusan lengkap perkara 103/PUU-X/2012 dan 111/PUU-X/2012:

Putusan Perkara Nomor 103 PUU-X 2012 tentang Pengujian UU No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945

Putusan Perkara Nomor 111 PUU-X 2012 tentang Pengujian UU No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945

Sumber :
www. mahkamahkonstitusi.go.id
www.hukumonline.com

 

Keterangan Foto :
3 dari 4 orang Tim Kuasa IPB (minus Pak Dedy M.Tauhid) di depan salah satu Ruang Sidang  Mahkamah Konstitusi sebelum Sidang Perkara 33/PUU-XI/2013  pada tanggal 18 Juni 2013. Dari kiri ke kanan : Endang Yuni Purwanti, Arifianti Hapsari, dan Widodo Bayu Ajie.

Tags: Artikel Hukum

Cinta itu adalah..

June 11th, 2013 · No Comments

Cinta itu adalah..

Oleh Tere Liye

Cinta itu adalah
Ketika kita selalu mengingat seseorang,
tapi seseorang itu sama sekali tidak mengingat kita
Kita tetap selalu yakin atas cinta kita

Cinta itu adalah
Ketika kita selalu menjadi yang pertama peduli
selalu menjadi orang terakhir yang menyerah
Meski seseorang tersebut tidak tahu
Kita tetap selalu yakin atas cinta kita
Tidak berkurang walau sejengkal

Cinta itu adalah
ketika kita mengorbankan apapun milik kita
Tanpa berharap seseorang akan membalasnya
Kita tetap bersedia melakukannya
Tidak berkurang rasa cintanya

Cinta itu adalah
Ketika kita selalu lirih menyebut namanya dalam doa
Meski seseorang itu sedang tidur, jauh, bahkan tidak menyadarinya
Kita tetap berharap yang terbaik
Tidak berkurang keyakinan kita

Itulah cinta yang sejati
Tidak perlu jauh-jauh mencarinya
Cinta seperti ini ada pada Ibu kita
Baca ulang sajak ini dari awal, sambil membayangkan Ibu kita
semoga paham hakikat cinta yang baik.

*film “Moga Bunda Disayang Allah” rilis Lebaran 2013

***

Pertama kali baca tulisan ini, kalo belum baca sampai akhir tulisan, berkesan cinta yang dimaksud adalah cinta antara 2 insan, bukan cinta seorang ibu ke anaknya … hehehehee  Dan setelah baca tulisan diatas, diulang lagi, diulang lagi, bikin termehek-mehek.. Masya Allah, cinta ibu itu ruaarrr biasa yak ^.^

Benarlah jika Rasul Muhammad SAW bilang, jika ada orang yang paling berhak untuk dilayani dengan sebaik-baiknya adalah Ibumu, Ibumu, Ibumu, baru Ayahmu. (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya – hadis no: 5971 (Kitab al-Adab, Bab siapakah manusia yang paling berhak untuk dilayan dengan baik).

Langsung terbayang, sosok ibu yang senantiasa ada, senantiasa bisa diandalkan, seperti malaikat berwujud manusia lah.. ^.^

So, ayo sms, telpon, salim tangan, peluk ibu kita.. Doakan beliau, dan menjadi anak yang shalih, yang menjadikan amal tiada henti baginya di akhirat nanti ^.^

 

kasih ibu

Masya Allah.. ibu mah ruarr biasa dah.. ^.^

 

 

 

 

Tags: Artikel Hukum

Berita Sidang MK : Langgar Kebebasan Berekspresi, Larangan Penggunaan Lambang Negara Dinyatakan Inkonstitusional

January 16th, 2013 · No Comments

Pada akhir 2010, perhatian publik sempat tertuju pada gugatan  David Tobing terkait pemakaian lambang burung garuda di kaos tim nasional sepakbola Indonesia. Gugatan bernomor 551/2010/PN.JKT.PST itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tangga 14 Desember 2010 silam.

Seperti diberitakan oleh TEMPO Interaktif (15/12/2010),  dalam gugatan tersebut David menggugat Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Nike Indonesia. Menurut David, pemasangan lambang negara berupa emblem Garuda dalam kostum di bagian dada sebelah kiri dan watermark yang memanjang dari dada hingga perut telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang pemakaian lambang negara, bahasa, bendera, serta lagu kebangsaan. Beragam reaksi pendapat masyarakat muncul terkait gugatan tersebut, baik yang pro maupun yang kontra.

Gugatan David tersebut dinyatakan tidak dapat menerima (NO atau Niet Ontvankelijk Verklaard)  oleh Ketua Majelis Hakim Ennid Hasanuddin, saat membacakan putusannya di PN Jakarta Pusat tanggal 13 Juni 2012. Atas putusan NO tersebut, David Tobing mengajukan banding (Media Indonesia, 13/6/2012).

***

Aturan mengenai Lambang Negara Indonesia diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam UU tersebut juga diatur tentang kewajiban penggunaan lambang negara maupun kapan lambang negara tersebut dapat digunakan.

Pada Pasal 51 disebutkan bahwa Lambang Negara wajib digunakan di:

a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
b. luar gedung atau kantor;
 c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
e. uang logam dan uang kertas; atau
f. materai.

Sedangkan pada Pasal 52 disebutkan bahwa Lambang Negara dapat digunakan:

a. sebagai cap atau kop surat jabatan;
b. sebagai cap dinas untuk kantor;
c. pada kertas bermaterai;
d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;
f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
h. dalam buku kumpulan undang-undang;
i. dan/atau  di rumah warga negara Indonesia.”

Selain itu, pada Bagian Ketiga tentang Larangan Pasal 57 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, danperbandingan ukuran;
c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atauperusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penggunaan lambang negara dibatasi pada hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2009. Dan sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU UU Nomor 24 Tahun 2009 bahwa  :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk,warna, dan  perbandingan ukuran;
b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Namun pada selasa kemarin (15/1), Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain terhadap Pasal 57 huruf d, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan 69 huruf c UU tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sebagaimana dirilis dalam situs resmi MK (Selasa, 15 Januari 2013 | 14:18 WIB) sebagai berikut :

Pembatasan penggunaan lambang negara yang tertuang dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang No. 24 /2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme.

Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 57 huruf d UU tersebut beralasan menurut hukum dan menyatakan Pasal 57 huruf d UU tersebut inkonstitusional. “Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, saat membacakan Putusan Perkara Nomor 4/PUU-X/2012, Selasa (15/1), di Ruang Sidang Pleno MK. Selain terhadap Pasal 57 huruf d, Mahkamah juga menyatakan 69 huruf c UU tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK atas permohonan uji materiil dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi dkk yang mempersoalkan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU tersebut. Pasal 57 huruf c tidak sesuai semangat kebebasan berpikir, berkehendak, serta berserikat dan berkumpul untuk mengekspresikan kehendaknya di muka umum. Pasal 57 huruf d kental tindakan diskriminasi warga negara dan pasal ini menyebabkan kriminalisasi tanpa mempertimbangkan rasa nasionalisme, yang terkait ketentuan pidana Pasal 69. Penggunaan lambang negara oleh masyarakat walaupun dilandasi oleh nasionalisme, tetap dikriminalkan. Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009 telah menghalangi para Pemohon untuk menggunakan lambang Negara Republik Indonesia, bahkan dua Pemohon pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan karena menggunakan lambang negara untuk kegiatannya.

***

Sumber tulisan :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

http://www.mediaindonesia.com

http://www.tempo.co

Gambar dari http://www.bola.net

Tags: Artikel Hukum